XPOSE TV PEKANBARU, 12 Agustus 2025 — Di tengah hiruk-pikuk wacana pembentukan Daerah Istimewa Riau yang belakangan sengaja dihembuskan oleh kelompok tak bertanggung jawab, Ketua KNPI Provinsi Riau, Larshen Yunus, angkat bicara dengan nada tegas dan penuh keprihatinan.
Menurutnya, isu tersebut tidak memiliki urgensi maupun esensi yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Justru, ia menilai bahwa wacana ini berpotensi menjadi alat politik segelintir elit untuk memperkaya diri dan mengalihkan perhatian publik dari persoalan-persoalan mendesak yang tengah dihadapi masyarakat Riau.
“Urgensinya apa? Sudahkah ada kajian akademik dan konsultasi publik yang mendalam? Jangan asal bunyi. Rakyat Riau butuh keadilan anggaran, bukan status istimewa yang kosong makna,” tegas Larshen Yunus dari Kantor Sekretariat DPD KNPI Riau.
Kritik Tajam terhadap Pemerintah Daerah: Seremonial Mengalahkan Substansi
Larshen menyoroti maraknya kegiatan seremonial yang tidak produktif, bahkan di tengah kondisi defisit anggaran daerah. Ia mencontohkan penutupan Jalan Sultan Syarif Kasim di kawasan Masjid Agung An-Nur demi tenda hiburan, yang menurutnya mencerminkan ketidakpekaan terhadap kondisi fiskal daerah.
Berdasarkan data APBD Provinsi Riau, belanja hibah dan kegiatan non-produktif terus meningkat, bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas sebagaimana diatur dalam:
– Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
– Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: Hibah harus memiliki output yang jelas dan terukur, bukan sekadar seremonial.
Daerah Istimewa: Status Tanpa Jaminan Kesejahteraan
Larshen membandingkan kondisi Riau dengan Daerah Istimewa lain seperti Yogyakarta dan Aceh. Menurutnya, status istimewa tidak serta-merta menjamin kemajuan ekonomi atau kesejahteraan rakyat.
“Jogja ditopang oleh warisan sejarah, Aceh punya kekhususan syariat. Tapi lihat realitanya, angka kemiskinan tetap tinggi. Riau tidak punya fondasi sejarah yang cukup kuat untuk diklaim istimewa. Yang kita butuhkan adalah kebijakan afirmatif, bukan status simbolik,” ujarnya.
Regulasi yang relevan:
– UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
– UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY
– Pasal 18B UUD 1945: Pengakuan terhadap kekhususan daerah harus berdasarkan sejarah dan aspirasi masyarakat, bukan rekayasa politik.
– Kajian Akademis dan Partisipasi Publik
Menurut Permendagri No. 54 Tahun 2021, pembentukan daerah istimewa wajib didukung kajian komprehensif dan musyawarah dengan DPRD serta masyarakat. Faktanya, isu DIR muncul tanpa proses ini.
Seruan Aksi Nyata: Fokus pada Isu Rakyat, Bukan Elit
Larshen mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berfokus pada isu-isu nyata seperti:
– Efektivitas Satgas PKH dalam penyaluran bantuan sosial: Pelaksanaan program perlindungan sosial harus transparan (PP No. 63 Tahun 2021)
– Transparansi pengelolaan eks kebun Duta Palma oleh PT Agrinas
– Peran PT PHR pasca pengambilalihan aset PT CPI
– Reformasi BUMD yang selama ini hanya menjadi “penyusu APBD”
– Keadilan dalam penempatan putra-putri Riau di posisi strategis nasional: Tidak ada putra Riau yang menduduki posisi menteri/wamen, padahal kontribusi migas Riau mencapai 22% nasional.
“Sudah cukup kita dibuai jargon. Rakyat Riau butuh aksi nyata, bukan proposal hibah yang tak jelas yang rawan korupsi (UU Tipikor), bukan kegiatan yang hanya menghisap APBD. Mari kita revolusi mental, lawan penjilat murahan yang bersembunyi di balik topeng agama dan adat,” pungkasnya dengan nada emosional.
Riau Butuh Kepemimpinan yang Berpihak
Sebagai kandidat kuat Ketua Umum DPP KNPI, Larshen Yunus menegaskan bahwa perjuangan pemuda harus berpijak pada realitas rakyat, bukan ambisi elit.
“Riau tidak butuh status istimewa. Riau butuh keadilan, transparansi, dan keberpihakan. Mari kita bangkit, bersihkan negeri ini dari benalu dan bualan politik. Wallahu a’lam bishawab.”
Isu DIR dinilai sebagai political distraction. KNPI mendorong Pemprov Riau mengutamakan good governance dan kesejahteraan riil, bukan wacana kosong. Tutupnya.
Kontributor: Arjuna
