XPOSE TV//Mataram, NTB —
Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Abdul Aziz Bagis, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh terciptanya stabilitas kamtibmas yang kondusif di wilayah NTB, seiring dengan diberlakukannya Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI Nomor 299 Tahun 2025. Rabu (29/10/2025).
Dalam keputusan tersebut, Pemerintah menetapkan HET beras medium sebesar Rp13.500 per kilogram dan beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram khusus untuk wilayah NTB. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat sekaligus menekan potensi inflasi daerah akibat fluktuasi harga bahan pangan strategis.
Sebagai wadah resmi para pengusaha ritel di NTB, APRINDO NTB telah mengambil langkah proaktif dalam mendukung kebijakan nasional tersebut. Ketua APRINDO NTB, yang juga dikenal sebagai akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ini, menyampaikan bahwa pihaknya telah menghadiri Focus Group Discussion (FGD) di Dinas Perdagangan Provinsi NTB guna membahas kondisi harga beras di tingkat pengecer yang masih melebihi HET.
Dr. H. Abdul Aziz Bagis: “Kami pastikan pengusaha ritel di NTB patuh terhadap aturan harga beras dan siap bersinergi menjaga stabilitas ekonomi serta keamanan daerah.”
“Kami mendukung langkah Pemerintah melalui Bapanas dan Satgas Pengendalian Harga Beras untuk memastikan harga beras tetap sesuai dengan ketentuan. APRINDO NTB berkomitmen menjaga kepatuhan para pelaku ritel terhadap aturan HET agar tidak merugikan konsumen,” ungkap Dr. H. Abdul Aziz Bagis saat diwawancarai usai kegiatan FGD.
Selain itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APRINDO telah mengeluarkan Himbauan Kepatuhan Penjualan Beras Nomor: 19/DPPA-9-i/X/25 tanggal 21 Oktober 2025. Dalam surat edaran tersebut, para anggota ritel diminta untuk memastikan seluruh penjualan beras di gerai mereka sesuai HET, menjaga ketentuan mutu dan label sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapanas Nomor 2 Tahun 2023, serta melakukan koreksi harga mandiri apabila terjadi pelanggaran harga jual.
“Kami juga mendukung kegiatan pengawasan oleh Satgas Pengendalian Harga Beras dan siap memberikan data harga serta stok apabila diminta oleh petugas resmi,” jelas H. Bagis.
Lebih lanjut, ia juga berharap agar Perum Bulog Kanwil NTB dapat memberikan kebijakan pembelian beras, baik SPHP maupun premium, dengan mekanisme pembayaran setelah penjualan, seperti praktik yang lazim di dunia usaha NTB. Menurutnya, kebijakan tersebut akan sangat membantu pengusaha ritel dalam menjaga arus kas sekaligus memastikan harga jual tetap sesuai HET tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnis.
“Jika Bulog memberikan fleksibilitas pembayaran, maka ritel modern bisa menjual beras sesuai HET dan tetap menjaga kelancaran distribusi tanpa gangguan likuiditas,” tambahnya.
Tak hanya fokus pada isu ekonomi, Ketua APRINDO NTB juga menyoroti pentingnya dukungan seluruh elemen masyarakat terhadap aparat keamanan, khususnya Polda NTB, dalam menciptakan kondisi kamtibmas yang aman dan stabil. Menurutnya, keamanan dan stabilitas sosial merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan dunia usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami menghimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu hoaks terkait harga pangan. Mari bersama-sama mendukung langkah Pemerintah dan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan, stabilitas harga, serta kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
APRINDO NTB sendiri merupakan wadah yang menaungi sejumlah pelaku ritel besar dan lokal di NTB, di antaranya Transmart, Indomaret, Alfamart, ACE Hardware, Guardian, Mitra10, Erafone, Hypermart, Lotte Mart, Bata, Optik Melawai, Papaya, hingga Depo Jaya Bangunan. Melalui kerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan, APRINDO NTB secara rutin berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Rakyat, yang bertujuan menstabilkan harga kebutuhan pokok dan memperluas akses masyarakat terhadap pangan terjangkau.
Di akhir pernyataannya, Dr. Abdul Aziz Bagis menegaskan kembali komitmen APRINDO NTB untuk terus berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah, serta memperkuat sinergi antara pelaku usaha, masyarakat, dan aparat keamanan.
“Kami ingin menjadi bagian dari solusi — bukan hanya menjaga harga, tetapi juga menjaga stabilitas sosial. Dengan sinergi yang kuat, NTB bisa terus tumbuh, aman, dan sejahtera,” pungkasnya.
Red: H A
