XPOSE TV//Jakarta – Kepemimpinan Baru Maluku dan Maluku Utara: Dewan Pimpinan Pusat Advokat Siliwangi Maluku (DPP ASM) tuntut pemerintahan bersih, transparan, dan Aakuntabel. Dalam sebuah upacara yang penuh harapan di Istana Negara, Jakarta 20 Februari 2025 Presiden RI, H Prabowo Subianto secara resmi melantik Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Wakil Walikota, beserta Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Para pemimpin yang terpilih melalui Pilkada ini dipercaya untuk memimpin wilayah masing-masing selama lima tahun mendatang dan diharapkan membawa perubahan positif bagi pembangunan daerah. Senin (10/3/2025).
Meski momentum ini membawa semangat baru, sejumlah tantangan signifikan mengiringi langkah awal pemerintahan baru. Kebijakan Pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja di anggaran dinilai dapat membatasi percepatan pembangunan, terutama karena keterbatasan alokasi dana dari berbagai sumber. Di samping itu, sejumlah permasalahan hukum seperti kasus korupsi termasuk hutang pemerintah provinsi Maluku kepada pihak ketiga dan pengelolaan anggaran yang kurang transparan di Kota Ambon kini menjadi sorotan publik.
Menanggapi situasi tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Advokat Siwalima Maluku menyampaikan tuntutan tegas melalui serangkaian pernyataan. DPP ASM mengharapkan agar para Kepala Daerah menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi, jujur, adil, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Organisasi ini juga mendesak agar dilakukan koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas setiap indikasi penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana korupsi, guna memastikan pengembalian kerugian keuangan negara/daerah.
Lebih lanjut, DPP ASM mengajak seluruh elemen pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat untuk bersama-sama memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal. Sinergi dengan DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta dukungan regulasi dari pemerintah pusat, termasuk upaya percepatan pengesahan undang-undang mengenai provinsi kepulauan, dianggap sebagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan pembangunan di wilayah yang memiliki karakteristik geografis unik, di mana wilayah lautan mendominasi.
“Nada tegas dan konsisten dalam penegakan hukum serta transparansi tata kelola anggaran adalah kunci agar kepercayaan masyarakat tidak hilang dan pembangunan daerah dapat berjalan optimal,” ujar perwakilan DPP ASM.
Dengan tuntutan dan harapan tersebut, DPP ASM menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan yang objektif dan konstruktif, sembari mengawasi agar setiap keputusan yang diambil tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Harapan besar pun ditempa agar kepemimpinan baru dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berdaya saing untuk Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Narsum: Fidel Angwarmasse, SH. MH DPP ASM
Red: H A
