xposetv.live//Boalemo – Persoalan kualitas infrastruktur pendidikan kembali mencuat di Kabupaten Boalemo. Sejumlah bangunan laboratorium komputer di SMP Negeri 10 Paguyaman dan SMP Negeri 12 Paguyaman dilaporkan mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan, sehingga gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai sarana pendukung pembelajaran berbasis teknologi.
Kondisi tersebut menambah daftar persoalan serupa setelah sebelumnya ditemukan kerusakan bangunan laboratorium komputer di SMP Negeri 3 Mananggu. Fakta ini menimbulkan keprihatinan publik, mengingat bangunan-bangunan tersebut tergolong baru dan dibangun dengan anggaran negara yang tidak kecil.
Kerusakan fasilitas pendidikan ini bukan sekadar persoalan teknis bangunan, melainkan menyangkut hak dasar siswa untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Ketika laboratorium komputer tidak dapat difungsikan, maka proses peningkatan literasi digital peserta didik turut terhambat.
Menindaklanjuti laporan dari pihak sekolah, Bupati Boalemo Drs. H. Rum Pagau mengambil langkah tegas dengan memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo untuk memanggil pihak kontraktor pelaksana proyek guna dimintai klarifikasi dan pertanggungjawaban.
“Bangunan ini dibuat untuk kepentingan pendidikan anak-anak, bukan untuk dikerjakan asal-asalan. Kontraktor harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang tidak sesuai,” tegas Rum Pagau kepada awak media, Selasa (06/01).
Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap kualitas hasil pekerjaan proyek, terlebih yang bersumber dari anggaran negara. Ia menilai kerusakan bangunan laboratorium komputer tersebut sebagai persoalan serius yang harus dievaluasi secara menyeluruh dan transparan.
“Ini harus menjadi pelajaran bersama. Setiap pekerjaan pemerintah wajib dilaksanakan sesuai spesifikasi dan ketentuan. Jangan sampai kualitas diabaikan sementara yang dirugikan adalah anak-anak kita,” tandasnya.
Diketahui, pembangunan laboratorium komputer di sejumlah SMP tersebut menelan anggaran lebih dari Rp1 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023.
Proyek dilaksanakan pada periode Agustus hingga Desember 2023 dan diserahkan kepada pihak sekolah pada tahun 2024.
Publik berharap langkah evaluasi yang dilakukan tidak berhenti pada pemanggilan semata, tetapi diikuti dengan tindakan tegas sesuai mekanisme yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas dinilai penting agar kejadian serupa tidak terus berulang dan tidak kembali merugikan dunia pendidikan di Kabupaten Boalemo.(Red)
