Xposetv, Serang – Surat Edaran atau SE tentang penghapusan honorer atau tenaga non ASN telah diteken menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi atau MenPAN-RB Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022.
Sejumlah daerah pun memberikan tanggapannya terkait rencana penghapusan honorer tersebut. Salah satunya dari Kabupaten Serang.
Baca Juga:
Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengatakan saat ini pihaknya sedang membahas adanya edaran tersebut, seperti apa upayanya dalam waktu dekat akan ada arahan Bupati Serang.
“Seperti apa yang jelas karena ini sudah jadi program pusat harus diikuti kalau tidak kena sanksi terutama PPPK nya,” ujarnya kepada Kabar Banten, Jumat 3 Juni 2022.
Baca Juga:
Entus mengatakan yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana agar para honorer atau tenaga non ASN agar bisa diupayakan menjadi PPPK melalui seleksi yang sudah ada ketentuannya.
“Mudah mudahan mereka yang selama ini jadi honorer bisa berubah statusnya melalui seleksi jadi PPPK,” katanya.
Sebab bagaimanapun ia menyadari tenaga para honorer tersebut sangat dibutuhkan Pemkab Serang.
Baca Juga:
https://xposetv.live/berapa-purn-polisi-dan-purn-tni-bersama-ratusan-ormas-peringati-hari-lahir-pancasila/
Ia juga merasa prihatin ditengah pengorbanan para honorer yang begitu besar untuk Pemkab Serang, namun salary atau honor mereka masih dibawah standar.
“Tapi mau gimana lagi kondisnya begitu,” ucapnya.
Ia berharap dengan berubahnya status honorer jadi PPPK mereka akan punya standar gaji secara nasional. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.
Baca Juga:
“Ketika ada perubahan kami akan usulkan formasi ke pusat dengan harapan gaji mereka difasilitasi pusat jangan hanya diserahkan ke daerah karena kemampuan keuangan daerah begitu (terbatas),” tuturnya.
Disinggung jumlah honor di Kabupaten Serang mantan Kepala BKD Kabupaten Serang itu mengaku tidak tahu secara detail.
“Honorer cukup banyak mungkin ada di BKD (BKPSDM) tersebar di semua OPD kayanya ratusan orang di luar yang di dindik, kalau dindik satu dinas ribuan,” ucapnya.
Baca Juga:
https://xposetv.live/akibat-rem-blong-mobil-dump-truck-bermuatan-pasir-mengalami-kecelakaan-tunggal/
Sebelumnya kata dia honorer di dinas pendidikan sudah ada 4000 orang yang ikut seleksi PPPK, namun dari jumlah itu hanya 1.300 orang yang lolos.
“Jadi masih banyak juga mudah mudahan kedepan ada kesempatan untuk PPPK di OPD lain karena sudah mengabbdi lama,” ujarnya.
Baca Juga:
https://xposetv.live/forkopimda-jatim-mendampingi-wapres-ri-kunjungan-kerja-di-lumajang/
Menurut dia jika para honorer ini diputus begitu saja tanpa ada kelanjutannya dirinya merasa kasihan.
“Kalau diputus gitu saja tanpa ada saluran kasihan mereka, mudah mudahan ada satu jalan yang memudahkan mereka jadi PPPK,” ucapnya.
Red: kh
