XPOSE TV//Lombok Tengah, NTB –Himpunan Mahasiswa Tatas Tuhu Trasna (HIMASTA) Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan kritik terhadap rencana pembangunan beach club dan hotel berbintang lima yang digagas oleh ITDC di kawasan pesisir Tanjung An, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB. Rabu (02/7/2026).
Menurut Hengki Chandra Saputra Yang sekaligus sekretaris Himasta menyatakan proyek tersebut menyimpan berbagai persoalan, mulai dari minimnya pelibatan warga lokal hingga dampaknya terhadap lingkungan dan tatanan sosial masyarakat.
“Pembangunan pariwisata berskala besar seperti ini cenderung lebih menguntungkan investor Padahal masyarakat lokal menjadi pusat dari pembangunan itu sendiri,” Ungkapnya
dalam diskusi rutin Himpunan Mahasiswa Tatas Tuhu Trasna (Himasta) pada Rabu (25/6/2025)
Akses Masyarakat Dibatasi Ruang Hidup Terancam ,Salah satu sorotan utama Himasta adalah semakin terbatasnya akses masyarakat terhadap wilayah pesisir yang selama ini menjadi ruang hidup dan sumber mata pencaharian warga
.
“Jadi Proyek beach club dan hotel mewah dinilai bukan hanya mempersempit ruang gerak masyarakat, tetapi juga dapat menghilangkan koneksi warga dengan aktivitas ekonomi tradisional yang sudah berlangsung turun-temurun” Paparnya
Di tempat terpisah Temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI NTB )pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Mandalika, termasuk Tanjung An,.telah menyebabkan pembatasan akses warga terhadap pantai, lahan pertanian, dan sumber daya alam lainnya. Beberapa area mulai dipagari, membuat nelayan dan petani kesulitan melintasi atau menggunakan wilayah yang dulu bebas diakses.
Ancaman Ketimpangan Ekonomi di Tengah Janji Kemajuan Pantai Tanjung An merupakan tumpuan ekonomi warga lokal yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor informal seperti berdagang makanan, menyewakan perlengkapan wisata, hingga menjadi pemandu wisata. Aktivitas ini menciptakan ekosistem ekonomi rakyat yang inklusif dan tumbuh secara alami.
Hongki Menambahkan , proyek-proyek mewah yang terus berkembang di sekitar kawasan tersebut mulai menyingkirkan aktivitas ekonomi rakyat, Ruang usaha yang dahulu terbuka kini mulai dibatasi untuk kepentingan korporasi. Akibatnya, banyak warga kehilangan akses berdagang dan berinteraksi langsung dengan wisatawan, yang berujung pada menurunnya pendapatan mereka secara signifikan.
“Alih-alih membawa kesejahteraan, pembangunan semacam ini justru memperlebar kesenjangan, Hanya segelintir pihak yang diuntungkan, sementara warga lokal semakin termarjinalkan,” Tutupnya
dalam hal ini Pemerintah Daerah Diminta oleh Himpunan Mahasiswa Tatas Tuhu Trasna(HIMASTA)
menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah daerah sebagai penyeimbang dalam dinamika pembangunan ini. Partisipasi aktif masyarakat lokal tidak boleh sebatas simbolis, melainkan
harus dijamin dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Jika pembangunan terus dilakukan tanpa perlindungan terhadap hak dan ruang hidup warga, bukan tidak mungkin akan muncul konflik sosial dan ketidakadilan yang makin tajam. Karena itu, Himasta mendesak agar pemerintah daerah bersama pengelola KEK Mandalika melakukan evaluasi menyeluruh atas dampak pembangunan serta memastikan keterlibatan warga menjadi prioritas utama.
Red: Erlan
