Sumbawa Besar, XposeTV, (22 Januari 2026),— Kesabaran publik tampaknya telah habis. LSM Garda akhirnya meledak dan secara terbuka menggugat kinerja BPK3PS Pulau Sumbawa yang dinilai gagal total, tumpul, dan patut dicurigai dalam menangani sengketa hubungan industrial antara eks karyawan dengan owner CV. RPM.
Ketua Umum LSM Garda, Hermanto alias Vicktor, melayangkan surat keras bernada ultimatum kepada Kepala BPK3PS Pulau Sumbawa. Isinya bukan basa-basi, melainkan tamparan keras terhadap lembaga pengawas ketenagakerjaan yang seharusnya berdiri di barisan paling depan membela hak buruh.
“Masalah ini dibiarkan berlarut-larut. Tidak ada kepastian, tidak ada keberanian, tidak ada ketegasan. Kalau ini bukan kegagalan, lalu apa namanya?” tegas Vicktor.
Dalam surat tersebut, LSM Garda secara terang-terangan menyebut adanya indikasi pembiaran oleh BPK3PS. Menurut mereka, sejak laporan disampaikan, tidak terlihat progres nyata, seolah persoalan ini sengaja “diparkir” hingga menguap dengan sendirinya.
Lebih parah lagi, sikap BPK3PS yang seharusnya objektif justru dinilai memutarbalikkan fakta dan mengaburkan substansi masalah.
“Kami berharap transparansi, yang kami dapat justru pendistorsian. Ini berbahaya. Ini mencederai kepercayaan publik,” ujar Vicktor dengan nada keras.
LSM Garda juga menyoroti peran pengawas dan penyidik ketenagakerjaan yang dianggap tidak serius dan kehilangan nyali. Bahkan, muncul dugaan kuat adanya pihak-pihak yang membekap atau melindungi oknum tertentu.
“Kalau pengawas diam, publik wajar curiga. Apakah mereka tidak mampu, atau sengaja tidak mau?” sindirnya tajam.
Tak berhenti di situ, LSM Garda mempertanyakan secara frontal SOP, kapasitas, dan kapabilitas BPK3PS Pulau Sumbawa. Menurut Vicktor, jika kasus ketenagakerjaan yang jelas dan mendesak saja tidak mampu dituntaskan, maka eksistensi balai pengawas patut dipertanyakan.
“Kalau lembaga pengawas tidak bisa menyelesaikan konflik pekerja, untuk apa negara memeliharanya?” lontarnya.
Sebagai bentuk perlawanan terbuka, LSM Garda memastikan akan menyeret persoalan ini ke DPRD Kabupaten Sumbawa. BPK3PS akan dipanggil dan diminta mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terbuka di hadapan wakil rakyat dan publik.
“Kami tidak mau ini diselesaikan di ruang gelap. DPRD harus tahu, rakyat harus tahu,” tegas Vicktor.
LSM Garda menutup pernyataannya dengan satu pertanyaan keras yang kini menggema di ruang publik:
“Apakah BPK3PS benar-benar bekerja untuk rakyat, atau hanya sibuk meninabobokan publik agar terlihat seolah-olah bekerja?”
Hingga berita ini diturunkan, BPK3PS Pulau Sumbawa masih bungkam. Diamnya lembaga pengawas justru memperkuat kecurigaan dan memantik amarah publik. Kini bola panas ada di tangan BPK3PS: menjawab dengan tindakan, atau tenggelam dalam krisis kepercayaan. (Af)
