xposetv.live//BOALEMO – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Boalemo mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan pola pembangunan yang timpang dan mulai memastikan pemerataan nyata hingga ke desa dan kawasan produktif.
Baca: rapat-paripurna-dprd-kabupaten-boalemo-bahas-lkpj-kepala-daerah-tahun-2025/
Desakan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Boalemo, Senin (30/3/2026).
Dalam forum resmi tersebut, Fraksi Partai Golkar yang dipimpin oleh Ketua Fraksi, Silfana Saidi, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh berhenti pada angka-angka administratif semata, tetapi harus mampu menjawab realitas kehidupan masyarakat.
Meskipun LKPJ dinilai telah memotret jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, namun persoalan pemerataan masih menjadi pekerjaan besar yang belum terselesaikan.
Fraksi Golkar menilai pembangunan yang terpusat di titik-titik tertentu berpotensi melanggengkan ketimpangan. Desa-desa yang menjadi penopang sektor pertanian, perkebunan, dan aktivitas ekonomi rakyat justru masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama pada infrastruktur dasar.
Kondisi tersebut terlihat dari masih banyaknya jalan desa yang rusak, jembatan yang rawan putus, serta minimnya akses listrik di kawasan produktif. Hal ini dinilai sebagai indikator nyata bahwa pembangunan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Melalui pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna, Fraksi Partai Golkar secara tegas mendorong perubahan arah kebijakan pembangunan daerah agar lebih berorientasi pada pemerataan dan keadilan, bukan sekadar capaian administratif dalam laporan tahunan.
“Pembangunan harus hadir di ruang hidup masyarakat, bukan sekadar di atas kertas laporan,” tegas Silfana Saidi.
Dengan sikap tersebut, Fraksi Partai Golkar berharap pemerintah daerah dapat lebih serius dalam mewujudkan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah desa dan kawasan produktif.(FM)
