Diduga Sarang “Tikus Berdasi”, Proyek Irigasi Rp54 Miliar di NTB Amburadul: FPPK Pulau Sumbawa Tantang BBWS NT I Turun Lapangan

Sumbawa Besar, XposeTV, (25 Januari 2026),— Dewan Pengurus Pusat (DPP) Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa melontarkan kritik keras dan tudingan serius terhadap pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi utama kewenangan daerah di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I, program Inpres Tahap III Tahun Anggaran 2025 dengan nilai fantastis mencapai Rp54.002.634.618 yang tersebar di lima kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ketua Umum DPP FPPK Pulau Sumbawa, Abdul Hatab, menegaskan pada media ini, Minggu (25/1/2026), bahwa proyek tersebut seharusnya telah rampung pada tahun 2025, mengingat waktu pelaksanaan hanya 62 hari kalender, terhitung sejak Oktober 2025. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi sebaliknya.

“Kami menemukan sampai memasuki tahun 2026, pekerjaan di sejumlah lokasi di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat belum juga selesai, bahkan kualitasnya sangat memprihatinkan,” tegas Abdul Hatab.

Berdasarkan hasil investigasi dan inspeksi mendadak (sidak) langsung yang dilakukan DPP FPPK Pulau Sumbawa di 11 titik lokasi pada dua kabupaten tersebut, ditemukan banyak pekerjaan yang diduga dikerjakan asal-asalan, tidak sesuai spesifikasi teknis, dan sarat kejanggalan.

Abdul Hatab membeberkan, salah satu temuan paling mencolok adalah pekerjaan pemasangan batu bronjong yang dinilai tidak masuk akal secara teknis.

“Lubang kawat bronjong lebih besar dari material batu yang diisi di dalamnya. Ini logika tekniknya di mana? Ini bukan sekadar kelalaian, tapi patut diduga kesengajaan,” ujarnya lantang.

Tak hanya itu, pada pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi, FPPK menilai pelaksanaan di lapangan hanya sebatas ‘tambal sulam’ dan polesan visual agar terlihat seolah-olah baru. Padahal, rehabilitasi sejatinya bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi irigasi agar kembali optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Faktanya, jaringan irigasi lama hanya dipoles ‘mata sapi’. Bahkan ada yang dibongkar lalu dipasang kembali, tapi hasilnya justru lebih amburadul,” tambahnya.

Lebih parah lagi, FPPK menemukan penggunaan material batu kapur pada sejumlah titik pekerjaan, yang dinilai sangat tidak layak untuk konstruksi jaringan irigasi. Hal ini memunculkan dugaan kuat bahwa proyek bernilai Rp54 miliar tersebut lebih banyak menguntungkan oknum kontraktor dan oknum pejabat, dibanding memberi manfaat bagi petani dan masyarakat.

Dalam pernyataannya, Abdul Hatab secara terbuka menantang BBWS NT I untuk turun langsung melakukan sidak lapangan bersama-sama.

“Kami menilai proyek ini patut diduga menjadi tempat pencucian uang serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Jangan hanya duduk di balik meja,” tegasnya.

Atas temuan tersebut, DPP FPPK Pulau Sumbawa menyatakan sikap akan mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran negara tersebut. Mereka memastikan akan melaporkan secara resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, serta merencanakan aksi demonstrasi di kantor BBWS NT I dalam waktu dekat.

“Kami prihatin. Uang negara yang bersumber dari pajak rakyat terkesan disia-siakan. Jika benar ada ‘tikus-tikus berdasi’ bermain di proyek ini, maka harus dibongkar sampai ke akar-akarnya,” pungkas Abdul Hatab. (Af)