Baca juga: Memperingati Hari Kanker Sedunia ini Yang Dilakukan Wanita Lapas Lamongan
“Dengan adanya kesepakatan bersama kemarin berarti sudah jelas 108 hektar lahan yang akan kita gunakan untuk sarana pembangunan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan sehingga permasalahan terkait lahan ini saya anggap sudah kelar,” pungkasnya.
Dalam kesempatannya. Dandim 1702/JWY Letkol Cpn Athenius Murip.S.H., M.H., menyampaikan siap mendukung dan menciptakan situasi aman dalam pembangunan Provinsi Papua Pegunungan.
“Sekali lagi kami sampaikan bahwa aparat keamanan TNI-Polri yang ada di Kab. Jayawijaya siap menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif selama pembangunan pusat pemerintahan Provinsi baru ini. Ini kami lakukan semata-mata agar daerah ini bisa maju dan pembangunan diseluruh sektor dapat berjalan seperti di daerah lainnya,” tegas Dandim.
Sementara itu Mantan Camat/Intelektual Walesi, Hantor Matuan menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti bahkan menjaga apabila dikemudian hari ada pihak yang mencoba untuk menghasut masyarakat Walesi untuk menolak penyerahan tanah seluar 108 hektar tersebut.
“Kami mewakili seluruh masyarakat dan para tokoh Walesi akan bekerja sama untuk menjaga pembangunan perkantoran kedepannya. Jika ada yang mengganggu kami siap pasang badan,” katanya.
