Bupati Boalemo Pimpin Rapat Forkopimda Bahas Permasalahan Non-Teknis PT. Pabrik Gula Tulangohula

XposeTV//Boalemo – Bupati Boalemo, Drs. Rum Pagau, memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang membahas permasalahan non-teknis yang dihadapi oleh PT. Pabrik Gula Tulangohula.

Rapat tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Camat Paguyaman dan dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Boalemo, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, para camat, serta kepala desa dari Kecamatan Paguyaman, Wonosari, dan Dulupi.

Dalam sambutannya, Bupati Rum Pagau mengungkapkan bahwa PT. Pabrik Gula Tulangohula mengalami kerugian signifikan yang mencapai Rp18,9 miliar.

Baca Juga: wakil-bupati-boalemo-letakkan-batu-pertama-pembangunan-rumah-layak-huni/

Kerugian tersebut disebabkan oleh aktivitas ternak sapi milik masyarakat yang dilepas secara liar di area lahan pabrik, yang mengakibatkan kerusakan pada tanaman tebu.

“Melalui rapat Forkopimda ini, kami berupaya mencari solusi agar keberadaan ternak sapi milik masyarakat tidak lagi mengganggu operasional dan lahan milik PT. Pabrik Gula Tulangohula,” ujar Bupati.

Beliau menegaskan pentingnya peran kepala desa dalam mengawasi dan mengedukasi masyarakat agar tidak membiarkan ternak mereka berkeliaran di lahan pabrik.

Bahkan, Bupati menekankan bahwa apabila ditemukan ternak berada atau diikat di area pabrik, maka hewan tersebut akan diamankan oleh pihak kepolisian dan pemiliknya dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000.

“Saya meminta para kepala desa untuk mendata dengan jelas warga yang memiliki ternak sapi guna memudahkan pengawasan,” lanjutnya.

Selain itu, Bupati Rum Pagau juga meminta perhatian dari pihak manajemen PT. Pabrik Gula Tulangohula untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Hal ini dikarenakan sekitar 65 persen lahan operasional pabrik berada di wilayah Kabupaten Boalemo.

“Saya berharap pihak perusahaan dapat segera menuntaskan kewajiban tersebut agar pemerintah daerah memiliki dasar anggaran untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan,” pungkas Bupati.”FM”