Ke depan, lanjut dia, Bappenas menginginkan pers memiliki peran yang lebih dominan dan bermakna. Dengan tantangan yang ada, pers harus bertransformasi.
Pertemuan pertama ini kemudian diisi dengan diskusi hal-hal apa saja yang perlu dirumuskan untuk dimasukkan ke dalam rekomendasi kebijakan pembangunan media massa yang BEJO’S. Diskusi dipandu oleh Plt Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Nuzula Anggeraini.
Di sesi pertama, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan bahwa sejauh ini Dewan Pers tengah merumuskan rekomendasi terkait keselamatan kerja terutama pelecehan seksual di dunia kerja terhadap wartawan/wartawati. Dan juga keluhan tentang perbedaan jumlah media yang berbeda antara data PWI, Dewan Pers, dan organisasi lainnya.
Ninik juga menyoroti tentang verifikasi media dan wartawan, di mana diharapkan seluruh media yang ada di Tanah Air bisa mengikuti verifikasi yang dibuat oleh Dewan Pers dan kewajiban sertifikasi bagi pekerja pers untuk melahirkan pemberitaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hal lainnya yang menjadi sorotan masyarakat pers, termasuk JMSI, adalah pernyataan Presiden Joko Widodo tentang keberlanjutan perusahaan media, yaitu belanja iklan kementerian dan lembaga pemerintahan yang sebaiknya lebih memprioritasan media nasional ketimbang media global.
