XPOSE TV JATIM – Hibah Pokir (Pokok Pikiran) adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada konstituen atau masyarakat di daerah pemilihannya. Aturan Dana Hibah Pokir Anggota DPRD JATIM
Hibah ini bertujuan untuk mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Berikut adalah garis besar aturan mengenai hibah pokir anggota DPRD Jawa Timur (Jatim):
1. Dasar Hukum
– Hibah Pokir biasanya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang keuangan daerah, seperti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
– Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang spesifik mengatur mengenai prosedur, alokasi, dan penggunaan hibah pokir di Jawa Timur.
2. Tujuan Hibah Pokir
– Mendukung pembangunan daerah yang bersifat mendesak dan tidak terakomodasi dalam APBD.
– Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
– Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
3. Kriteria Penerima Hibah
– Organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan kelompok masyarakat yang memiliki program atau kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
– Penerima hibah harus memiliki legalitas yang jelas dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
