Abdullah Protes Keras Penetapan Tersangka Kasus Puskesmas Batu Jangkih, Desak Kapolda NTB Evaluasi Total Penyidikan Ditreskrimsus

XPOSE TV//Mataram, NTB – Abdulah protes keras terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Batu Jangkih, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menuai polemik luas. Selasa (13/01/2025).

Kasus ini tidak hanya menjadi sorotan kalangan hukum, tetapi juga menarik perhatian publik secara nasional. Abdullah secara terbuka menyatakan keberatan atas status hukum yang disematkan kepadanya.

Ia menilai penetapan tersangka tersebut sarat kejanggalan. Menurutnya, proses penyidikan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB), menyimpang dari prinsip keadilan.

Abdullah menegaskan dirinya tidak bersalah. Ia merasa dikorbankan dalam perkara yang seharusnya ditujukan kepada badan usaha. Pernyataan tersebut disampaikan Abdullah kepada awak media di Mataram, Selasa (13/01).

Abdullah meminta Kapolda NTB turun tangan langsung. Ia mendesak agar Kapolda NTB mengevaluasi kinerja penyidik Ditreskrimsus. Menurutnya, perkara ini harus ditangani secara objektif dan transparan.

Abdullah menyebut status tersangka terhadap dirinya tidak berdasar hukum. Ia menilai penetapan tersebut keliru baik secara substansi maupun prosedural.

Abdullah menegaskan prinsip due process of law telah diabaikan. Ia merasa hak-haknya sebagai warga negara telah dilanggar. Ia juga menyebut proses hukum yang berjalan cenderung dipaksakan.

“Saya meminta Kapolda NTB menghapus status tersangka saya,” tegas Abdullah.

“Saya tidak bersalah,” lanjutnya.

“Penetapan ini tidak berdasar,” ujar Abdullah dengan nada tegas.

Ia mengaku siap membuka seluruh dokumen terkait proyek tersebut. Ia juga siap mempertanggungjawabkan perannya secara hukum. Namun, Abdullah menolak dijadikan kambing hitam.

Kasus ini berkaitan dengan proyek pembangunan Puskesmas Batu Jangkih. Proyek tersebut bernilai sekitar Rp. 5,95 miliar. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Rangga Makazza. Dalam struktur perusahaan, Abdullah tidak menjabat sebagai direktur utama.

Abdullah hanya bertindak sebagai penerima kuasa direktur. Kuasa tersebut diberikan melalui akta notaris yang sah. Tanggung jawab hukum badan usaha melekat pada direktur utama. Hal tersebut ditegaskan Abdullah berulang kali.

Abdullah menilai penyidik keliru dalam menentukan subjek hukum. Menurutnya, penyidik mengabaikan prinsip pertanggungjawaban korporasi. Ia menyebut posisi kuasa direktur tidak identik dengan penanggung jawab utama.

Abdullah menyatakan tidak memiliki kewenangan strategis dalam pengelolaan proyek. Seluruh keputusan penting berada di tangan direktur utama. Ia hanya menjalankan tugas administratif berdasarkan kuasa.

Proyek pembangunan Puskesmas Batu Jangkih diawali dengan pencairan uang muka. Uang muka tersebut sebesar 20 persen dari nilai kontrak. Pekerjaan kemudian berjalan sesuai perencanaan awal. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat pekerjaan tambahan. Pekerjaan tambahan tersebut berada di luar Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pekerjaan tambahan meliputi pemasangan beronjong. Selain itu, terdapat pekerjaan urugan tanah. Seluruh pekerjaan tambahan tersebut dilakukan melalui mekanisme adendum kontrak.

Menurut Abdullah, adendum kontrak disusun secara resmi. Adendum tersebut disepakati para pihak. Pekerjaan tambahan juga berada dalam pengawasan konsultan resmi.

Konsultan pengawas ditunjuk langsung oleh Dinas Kesehatan Lombok Tengah. Setiap tahapan pekerjaan tercatat dalam laporan pengawasan. Tidak ada pekerjaan yang dilakukan secara sepihak. Tidak ada pekerjaan tanpa persetujuan.

Pada Desember 2021, kontrak pekerjaan diputus secara sepihak. Pemutusan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Saat kontrak diputus, progres fisik proyek mencapai 66,85 persen. Angka tersebut tercantum dalam laporan resmi konsultan pengawas. Laporan tersebut menjadi dasar administrasi pemutusan kontrak.

Abdullah menilai pemutusan tersebut tidak adil. Ia menyebut perusahaan telah bekerja sesuai progres yang dilaporkan. Pada Juni 2022, Dinas Kesehatan Lombok Tengah mengirimkan surat.

Surat tersebut berisi dugaan kelebihan pembayaran. Nilai kelebihan pembayaran sekitar Rp. 576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Selain itu, terdapat pencairan jaminan pelaksanaan. Nilai jaminan pelaksanaan mencapai Rp. 297.000.000,-  (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Seluruh beban kelebihan pembayaran dibebankan kepada CV. Rangga Makazza. Tidak ada pembebanan kepada Abdullah secara pribadi.

Pemerintah daerah kemudian melelang pekerjaan lanjutan. Lelang dilakukan pada tahun anggaran 2023. Nilai lelang sekitar Rp1,97 miliar. Pekerjaan diselesaikan oleh kontraktor baru. Proyek akhirnya rampung hingga 100 persen.

Abdullah menilai persoalan proyek telah selesai secara administratif. Keanehan muncul pada November 2025. Saat itu, Abdullah dipanggil sebagai saksi. Pemanggilan dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda NTB. Namun, statusnya kemudian berubah menjadi tersangka.

Perubahan status tersebut dinilai mendadak.

Abdullah mengaku tidak mendapatkan penjelasan memadai. Ia mempertanyakan dasar hukum penetapan tersangka.

“Kelebihan pembayaran itu ditujukan ke perusahaan,” ujar Abdullah.

“Kenapa saya yang dijadikan tersangka?” lanjutnya.

“Saya hanya kuasa direktur,” tegas Abdullah.

Ia menilai logika hukum dalam perkara ini terbalik. Ia menduga adanya kesalahan serius dalam penyidikan. Abdullah juga mengaku tidak pernah menerima LHP BPKP.

Ia tidak pernah menerima rincian resmi kerugian negara. Kerugian negara disebut-sebut mencapai Rp. 596.000.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Namun, rincian tersebut tidak pernah disampaikan secara resmi. Abdullah menilai hal ini melanggar KUHAP. Ia juga menilai hal tersebut melanggar prinsip fair trial.

Penetapan tersangka seharusnya berbasis alat bukti yang jelas.

“Saya tidak tahu rinciannya,” kata Abdullah.

“Tiba-tiba saya ditetapkan jadi tersangka,” ujarnya.

“Saya bingung dan merasa dirugikan,” tambahnya.

Yang paling serius, Abdullah mengungkap dugaan permintaan uang. Permintaan tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta). Permintaan diduga dilakukan oleh oknum penyidik. Dalihnya sebagai pengganti kerugian negara. Uang tersebut disebut agar Abdullah dibebaskan. Permintaan tersebut dinilai janggal. Tidak ada dokumen resmi yang menyertainya. Abdullah mengaku tidak pernah menerima rincian BPKP.

Ia mempertanyakan dasar permintaan uang tersebut.

Ia merasa diperlakukan tidak adil.

Ia menduga adanya penyalahgunaan kewenangan.

Ia menyebut dugaan tersebut berpotensi melanggar UU Tipikor.

Ia merujuk pada Pasal 12B terkait gratifikasi.

“Saya dimintai Rp150 juta,” ungkap Abdullah.

“Katanya agar saya bebas,” lanjutnya.

“Saya bingung uang apa itu,” ujarnya.

“Rinciannya saja saya tidak pernah terima,” tegasnya.

Atas rangkaian persoalan tersebut, Abdullah mendesak Kapolda NTB bertindak.

Ia meminta evaluasi total terhadap penyidikan.

Ia meminta pemeriksaan internal terhadap penyidik.

Ia berharap institusi Polri menjaga marwah hukum.

Ia juga berharap transparansi ditegakkan.

“Saya minta Kapolda NTB mengevaluasi kasus saya,” kata Abdullah.

“Ada yang tidak beres,” lanjutnya. “Kenapa saya ditetapkan tersangka,” ujarnya.

“Kenapa saya dimintai uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)” tambahnya. Dan kenapa saya ditahan,” tutup Abdullah.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik. Kasus ini berpotensi mencoreng wajah penegakan hukum. Kasus ini juga menguji komitmen reformasi kepolisian.

Publik menunggu sikap tegas Kapolda NTB. Publik berharap keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama. Perkembangan kasus ini akan terus dipantau.

Red: H A