XPOSE TV//Mataram, NTB – Sekertaris Wilayah (Sekwil) PP NTB soroti setahun kepemimpinan Iqbal – Dinda, memasuki satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Iqbal–Dinda, sorotan tajam datang dari Sekretaris Wilayah (Sekwil) Pemuda Pancasila Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Iwan Setiawan, SE., yang akrab disapa Bang Iwan Dante atau Baba Dante. Minggu (22/02/2026).
Dalam keterangannya di Mataram, Sabtu (21/02/2026), Bang Iwan menilai capaian pertumbuhan ekonomi NTB belum menunjukkan tren menggembirakan. Ia menyebut, berdasarkan data yang beredar, posisi pertumbuhan ekonomi NTB berada di urutan ke-36 dari 38 provinsi di Indonesia.
“Di satu tahun kepemimpinan Iqbal–Dinda, kita belum melihat lonjakan signifikan pada pertumbuhan ekonomi NTB. Beberapa sektor justru terlihat melemah,” tegasnya.
Sektor Pertanian dan UMKM Disorot
Bang Iwan menyoroti sektor pertanian yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius, khususnya dalam menjaga stabilitas harga saat musim panen. Ia menyebut anjloknya harga komoditas seperti tembakau dan padi menjadi keluhan utama petani.
“Ketika musim panen, harga jual turun drastis. Pemerintah seharusnya hadir menjaga kestabilan harga agar petani tidak terus dirugikan. Dari sini terlihat belum ada keberpihakan nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Tak hanya itu, sektor UMKM juga disebutnya mengalami kondisi “mati suri”. Perputaran ekonomi di tingkat masyarakat dinilai tidak berjalan signifikan. Pelaku usaha, terutama di sektor pariwisata, mengeluhkan sepinya tamu hotel dan minimnya kunjungan wisatawan di sejumlah destinasi unggulan NTB.
Proyek Infrastruktur dan Kontraktor Lokal
Sorotan juga diarahkan pada dunia kontraktor lokal. Menurut Bang Iwan, sejumlah proyek di NTB justru banyak dikerjakan oleh perusahaan dari luar daerah.
“Pertanyaannya, NTB dapat apa jika sebagian besar proyek dikerjakan oleh perusahaan luar? Kontraktor lokal harus diberdayakan agar perputaran uang tetap di daerah,” tegasnya.
Ia mencontohkan proyek jalan Lunyuk–Lenangguar di Kabupaten Sumbawa yang hingga kini disebutnya belum rampung meski masa kontrak telah berakhir 31 Desember 2025 dan diperpanjang (adendum) selama 50 hari hingga 19 Februari 2026.
“Progres pekerjaan belum juga tuntas. Ini menjadi catatan penting agar ke depan pengawasan proyek lebih diperketat,” pungkas Bang Iwan Dante.
Pernyataan ini menambah daftar kritik terhadap kinerja ekonomi Pemerintah Provinsi NTB di tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda. Publik kini menanti respons resmi pemerintah daerah terkait berbagai sorotan tersebut, sekaligus langkah konkret untuk mendongkrak posisi pertumbuhan ekonomi NTB agar tidak terus berada di papan bawah nasional.
Narsum: Sekwil PP NTB
Red: H A
