Manado, XposeTV – Menyikapi gejolak pasokan beras yang melanda nasional dan turut dirasakan masyarakat Sulawesi Utara (Sulut), Pemerintah Provinsi di bawah komando Gubernur Yulius Selvanus segera mengambil langkah taktis. Operasi pasar resmi diluncurkan hari ini, Kamis 10 Juli 2025, sebagai respons konkret atas kelangkaan yang terjadi.
Pelaksana Tugas Harian Kepala Dinas Kominfo Sulut, Denny Mangala, menegaskan bahwa fenomena kelangkaan beras ini berskala nasional, bukan hanya lokal Sulut. “Kelangkaan beras tidak hanya terjadi di Sulawesi Utara tapi seluruh Indonesia,” ujar Mangala, menggarisbawahi konteks permasalahan yang lebih luas.
Merespons situasi ini, Gubernur Yulius Selvanus telah memerintahkan instansi terkait untuk segera melaksanakan operasi pasar. “Gubernur Sulut telah memerintahkan sejumlah instansi terkait untuk melakukan operasi pasar di tempat rawan kelangkaan beras,” jelas Mangala. Operasi ini difokuskan pada titik-titik yang paling merasakan dampak kelangkaan.
Operasi pasar akan dipimpin langsung oleh Asisten 2 Pemprov Sulut, Christian Talumepa, dengan melibatkan Bulog dan stakeholder kunci lainnya. “Pemprov Sulut akan turun langsung mengecek informasi kelangkaan yang terjadi saat ini,” tegas Mangala, menekankan pendekatan lapangan yang proaktif.
Pemprov Sulut juga menyiapkan tindakan tegas terhadap praktik tidak bertanggung jawab. Mangala dengan tegas menyatakan, “Jika ditemukan informasi adanya penimbunan secara sengaja oleh para tengkulak, maka pihak akan segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk diproses hukum.” Masyarakat pun didorong untuk melaporkan indikasi penimbunan.
Meski situasi bersifat nasional, Pemprov Sulut menegaskan komitmennya untuk tidak berdiam diri. “Di bawah arahan langsung Bapak Gubernur, tidak tinggal diam. Langkah-langkah strategis sedang disiapkan secara cepat dan terukur,” papar Mangala. Rapat koordinasi intensif dengan instansi terkait, termasuk Bulog yang dipimpin Asisten Perekonomian, telah digelar untuk mencari solusi terbaik.
Mangala menekankan bahwa operasi pasar bukan sekadar intervensi harga sesaat. “Upaya ini… sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap ketahanan pangan masyarakat, terutama kelompok rentan ekonomi,” jelasnya. Perlindungan terhadap warga yang paling terdampak fluktuasi harga menjadi prioritas.
Pemprov Sulut menyadari kompleksitas masalah beras yang menyentuh seluruh rantai pasok. “Masalah beras bukan semata-mata soal distribusi, tapi menyentuh aspek hulu hingga hilir,” kata Mangala. Oleh karena itu, Gubernur secara aktif mendorong peningkatan produktivitas petani lokal dan revitalisasi sistem logistik pangan daerah sebagai solusi fundamental jangka panjang.
Stabilitas harga bahan pokok, khususnya beras, ditegaskan Mangala sebagai perhatian utama. Selain operasi pasar dan distribusi cadangan, Pemprov akan memperkuat pengawasan harga dan distribusi melalui Satgas Pangan. Langkah ini bertujuan mencegah praktik spekulatif yang merugikan konsumen.
“Langkah-langkah ini diambil bukan hanya untuk mengatasi gejolak sesaat, tapi untuk memastikan bahwa masyarakat tidak kehilangan daya beli dan tetap mendapatkan akses terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang wajar,” tutur Mangala menegaskan tujuan jangka menengah dan panjang.
Dengan mengedepankan respons cepat, koordinasi lintas lembaga, dan komitmen kuat melindungi masyarakat, Pemprov Sulut menunjukkan kesiapannya menjaga stabilitas pangan. Stabilitas ini diyakini sebagai fondasi krusial bagi keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi Sulawesi Utara di tengah tantangan nasional.(Rusli Datu)
